Dua tahun lalu, saya lihat langsung banyak bayi dan anak yang menangis kesakitan. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka nanah. Di kaki, sela-sela jari tangan, perut, punggung. Mereka meratap menahan gatal dan sakit.

Saya diajak teman-teman dari Srikandi Lestari untuk membantu warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu. Kata warga, sebelum ada PLTU yang beroperasi sejak 2019, nggak ada orang yang sakit seperti itu. Sekarang, selain gatal-gatal, warga juga banyak yang sakit ISPA dan paru-parunya jadi hitam.

Anak-anak di sana cerita kalau mereka yang sakit gatal, jadi dijauhi teman-temannya. Karena takut tertular. Mereka juga harus ketergantungan obat sejak usia muda.

Ibu-ibu di sana harus beli obat seharga Rp 30 ribu/botol, yang cuma tahan 3 hari. Kebayang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk obat. Kalau nggak punya uang, mereka cari-cari daun sirih untuk bantu meredakan gatalnya.

Untuk bantu warga melaporkan masalah itu, kami juga mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Langkat. Tapi saya kecewa mendengar respon pejabat DLH Langkat. Mereka bilang warga harus memberi data dan hasil penelitian yang bisa menunjang laporan itu.

Padahal, itu kan harusnya tugasnya DLH nggak sih? Kok malah minta masyarakat yang bikin penelitiannya??!!!

Dari data Yayasan Srikandi Lestari, ada 1.653 penderita ISPA akut selama rentang waktu 6 bulan di 2019. Itu adalah dampak limbah PLTU batubara yang mengandung zat berbahaya, seperti merkuri, belerang dioksida, karbon monoksida, merkuri, selenium, dan arsenik.

Ada yang bilang, “Kan PLTU juga bermanfaat buat warga lokal di sana, karena jadi sumber lapangan pekerjaan?” Tau nggak, kalau di PLTU Pangkalan Susu malah banyak Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok.

Ini kemungkinan besar berkaitan dengan sumber pendanaan PLTU Pangkalan Susu dari Industrial Commercial Bank of China (ICBC), sebesar USD 373 juta. Jadi, pikirin deh sebenarnya siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari PLTU ini.

Dengan banyaknya dampak negatif PLTU batubara, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia kembali mengkaji ulang kebijakan untuk terus menggunakan batu bara dalam jangka waktu panjang.

Karena itu, lewat petisi ini, kami meminta Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk #PensiunkanPLTUPangkalan Susu.

Kalau banyak orang yang menyuarakan masalah ini, kita punya kekuatan lebih untuk desak pemerintah untuk stop dampak buruk lingkungan dan kesehatan. Terutama buat bayi dan anak-anak di Pangkalan Susu.

Untuk memperbesar desakan ke pemerintah, di Januari 2024, Konsorsium Sumatera Terang untuk Energi Bersih [STuEB] melaporkan ke PBB soal dugaan pelanggaran HAM atas tiga PLTU, termasuk PLTU Pangkalan Susu. Laporan ini disampaikan melalui Peninjauan Berkala Universal bagi 193 negara anggota PBB.

Tolong dukung dan sebarkan petisi ini ya teman-teman. Daripada PLTU yang  membahayakan lingkungan, lebih baik kita beralih ke sumber daya energi ramah lingkungan, seperti solar misalnya.

Salam,

Ade Hutasoit